SURABAYA, Tagarsurabaya.com – Sudah empat tahun, Alfi Hidayah menanti pembayaran ganti rugi pembebasan lahan jalur lingkar luar barat (JLLB) Surabaya. Dia ingin haknya segera diberikan agar bisa secepatnya membeli rumah yang baru.
Alfi memiliki sebidang tanah di Sememi. Pada 2018, pemkot menetapkan lahan tersebut terkena proyek pembangunan JLLB. ’’Sudah dua kali petugas mengukur tanah saya,” tuturnya kemarin (28/8).
Warga yang terdampak JLLB dijanjikan menerima ganti rugi dari pemkot. Besarnya bergantung pada luasan lahan. Sembari menunggu pencairan dana, Alfi memutuskan untuk mengontrak rumah.
Sayang, hingga kini proses pembelian lahan itu belum jelas. ’’Saya ingin segera dibayar biar bisa beli rumah. Ini saya masih ngontrak, mau bangun tidak berani karena terkena proyek,’’ katanya.
Menurut Alfi, pencairan dana ganti rugi JLLB itu tidak serempak. Ada sebagian tetangganya yang lebih dulu menerima pembayaran. ’’Saya dan tujuh KK lainnya belum dibayar,” jelasnya.
Keresahan warga itu direspons pemkot. Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Adi Gunita mengakui, tahun ini proses pembebasan lahan JLLB tersendat karena terbentur keterbatasan anggaran.
Alhasil, warga yang terdampak terpaksa bersabar menunggu pembayaran tahun depan. ’’Kebutuhan pembebasan lahan Rp 400 miliar. Mau dimasukkan PAK tidak bisa karena anggaran tidak cukup. Sehingga dianggarkan lagi pada 2023,” jelas Adi.
Untuk mempercepat pencairan ganti rugi JLLB, DSDABM Surabaya memastikan lagi persil yang terdampak pembangunan. Lahan dipelototi untuk memilah mana yang sudah memiliki nominatif appraisal dan yang belum. Sebab, kebutuhan JLLB masih banyak.
’’Kalau bicara JLLB ini, dari kawasan Jalan Sememi Jaya hingga Jalan Kendung. Bidangnya banyak. Saat ini titik yang diselesaikan terlebih dulu adalah akses menuju ke GBT,” ujarnya.
Belum lagi, warga Kendung sempat menolak pembangunan JLLB. Adi memastikan persoalan itu sudah tuntas. Tahun depan pembebasan lahan JLLB akan menyasar kawasan Kendung.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta warga yang terdampak JLLB untuk bersabar. Menurut dia, pembebasan lahan akses itu terhambat karena pandemi Covid-19.
Anggaran yang sudah disediakan pada 2020 dan 2021 di-refocusing untuk kebutuhan mengatasi persebaran virus korona. ’’Progres pembebasan lahan tetap kami lakukan. Sekarang kami mulai lagi pengerjaannya,’’ ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu.