Tagarsurabaya.com – Proyek penanggulangan banjir tampaknya menjadi program prioritas pemerintahan Eri Cahyadi–Armudji selama 2022–2023. Tahun ini, misalnya, pemkot kembali menambah alokasi penanganan banjir sebesar Rp 50 miliar dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2022. Padahal, dalam APBD murni, anggaran penanganan banjir mencapai Rp 465 miliar.
Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menyampaikan, tambahan belanja daerah Rp 200 miliar digunakan untuk sejumlah pekerjaan. Nah, termasuk di antaranya untuk penanganan banjir. ’’Untuk anggaran banjir ada tambahan sekitar Rp 50 miliar,’’ kata Adi.
Dia menuturkan, penambahan anggaran banjir dilakukan dengan mekanisme mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK). Artinya, dana disetujui sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD yang segera dibahas. ’’Karena ini sifatnya urgen untuk segera dikerjakan,’’ ujar legislator yang juga ketua DPC DPIP Kota Surabaya itu.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Baktiono menilai penambahan anggaran banjir Rp 50 miliar seharusnya diputuskan secara bersama-sama antara pemkot dan DPRD. Bukan hanya melalui persetujuan pimpinan dewan. ’’Seharusnya kan ini dibahas di komisi yang jadi mitra kerja dinas SDABM,’’ tegas Baktiono.
Dia mengatakan tidak mempersoalkan anggaran itu. Apalagi untuk penanganan banjir. Tapi, pihaknya meminta dana tambahan dialokasikan untuk daerah yang rawan banjir. Khususnya di kawasan pinggiran yang bukan saluran perkotaan.
’’Pada prinsipnya kami setuju. Apalagi untuk penanggulangan banjir,’’ tuturnya.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Aning Rahmawati menyampaikan, ada beberapa titik rawan banjir yang harus segera ditangani. Itu dilakukan dengan membuat sudetan serta menambah pompa di titik yang secara sistem harus segera diperbaiki. Contohnya, kawasan Jambangan hingga Wonorejo. ’’Dari hulu sampai hilir di Wonorejo perlu penambahan pompa dan sudetan,’’ jelas Aning.
Dia menambahkan, kawasan Jambangan sampai Wonorejo harus ditangani secara menyeluruh. Mulai menambah pompa, normalisasi, hingga naturalisasi saluran. Termasuk pembuatan sudetan baru jika saluran utama tidak mampu menampung air lagi. ’’Harus dikerjakan sampai akhir tahun ini,’’ tegas politisi PKS itu.
Anggaran Rp 465 miliar dalam APBD murni tidak cukup? Aning menjelaskan, setiap tahun ada penambahan curah hujan. Kondisi itu berdampak pada kekuatan daya tampung sehingga harus ada evaluasi. ’’Makanya, saya mendorong perda penanggulangan banjir segera dibahas. Dengan begitu, penanganan banjir bisa klir,’’ tegas Aning.
Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (SDABM) Kota Surabaya Gede Dwija Wardhana membenarkan adanya tambahan anggaran Rp 50 miliar. Hanya, tidak semua dana itu digunakan untuk proyek banjir. Sebagian akan dialihkan untuk pemeliharaan jalan. Bahkan, alokasi anggaran perbaikan jalan lebih besar.
Dia menjelaskan, penambahan anggaran itu pasti akan dibahas dalam rapat komisi untuk penetapan APBD perubahan. Menurut dia, ada penambahan anggaran untuk beberapa alokasi. Termasuk perbaikan kawasan boezem. Normalisasi boezem di Wonorejo, boezem Tubanan, dan saluran di permukiman warga.
Adapun revitalisasi saluran perkotaan sudah dilakukan melalui APBD murni. Di antaranya, pengerjaan crossing Jalan Gubernur Suryo, Jalan Pahlawan, Jalan Embong Kenongo, dan sekitarnya.
Serapan Anggaran Terkendala Aturan TKDN
LELANG proyek-proyek besar Pemkot Surabaya terus dikebut. Hal itu dilakukan untuk menutup ketertinggalan realisasi serapan APBD yang sempat lambat. Salah satu faktornya adalah aturan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang wajib dipenuhi setiap proyek daerah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, start realisasi proyek Pemkot Surabaya di awal tahun memang sempat molor. Penyebabnya adalah aturan TKDN yang cukup mepet dikeluarkan pemerintah pusat. Akibatnya, daerah harus menyesuaikan dengan memundurkan proyek yang belum memenuhi aturan TKDN.
”Sebenarnya, serapan kami besar. Tapi wis dilelang, ternyata onok TKDN, mundur akhire. Ternyata kalau impor itu enggak bisa diambil sekarang,’’ katanya.
Dia mencontohkan pengadaan CCTV untuk seluruh RW di Surabaya. Kualitas tinggi yang dicari pemkot ternyata tidak mampu disesuaikan vendor dalam negeri. Praktis harus diubah standarnya atau menunggu dari dalam negeri siap. Itu pun pemkot harus konsultasi dengan kementerian terkait lebih dulu.
’’Akhirnya, proyek besar yang Maret atau April bisa selesai, ini diulang lagi. Karena Pemkot Surabaya baru klop dengan kementerian (soal aturan TKDN),’’ terangnya.
Meski begitu, hal itu tidak akan mengganggu serapan APBD Pemkot Surabaya. Eri meyakinkan realisasi di atas 90 persen pada November nanti bisa dikejar. Tujuannya, tidak menjadi beban di APBD berikutnya.
”Target saya, akhir November pekerjaan fisik selesai semua. Meskipun kemarin ada kemunduran jadwal ya. Karena ada kendala di luar ekspektasi kita. Walaupun mundur, itu paling lambat di awal Desember,’’ paparnya.
Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan menambahkan, selain aturan TKDN, kendala yang juga menghambat realisasi dan serapan APBD adalah pengulangan lelang beberapa proyek. Ada beberapa penyebabnya. Misal, spesifikasi yang dicari tidak cocok atau lokasi proyek yang tidak sesuai.
Meski begitu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyebut evaluasi dan monitoring setiap proses lelang dan target realisasi APBD terus dikontrol. Harapannya, penyerapan itu bisa maksimal dan sesuai perencanaan.
Serapan Anggaran Terkendala Aturan TKDN
LELANG proyek-proyek besar Pemkot Surabaya terus dikebut. Hal itu dilakukan untuk menutup ketertinggalan realisasi serapan APBD yang sempat lambat. Salah satu faktornya adalah aturan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang wajib dipenuhi setiap proyek daerah.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, start realisasi proyek Pemkot Surabaya di awal tahun memang sempat molor. Penyebabnya adalah aturan TKDN yang cukup mepet dikeluarkan pemerintah pusat. Akibatnya, daerah harus menyesuaikan dengan memundurkan proyek yang belum memenuhi aturan TKDN.
”Sebenarnya, serapan kami besar. Tapi wis dilelang, ternyata onok TKDN, mundur akhire. Ternyata kalau impor itu enggak bisa diambil sekarang,’’ katanya.
Dia mencontohkan pengadaan CCTV untuk seluruh RW di Surabaya. Kualitas tinggi yang dicari pemkot ternyata tidak mampu disesuaikan vendor dalam negeri. Praktis harus diubah standarnya atau menunggu dari dalam negeri siap. Itu pun pemkot harus konsultasi dengan kementerian terkait lebih dulu.
’’Akhirnya, proyek besar yang Maret atau April bisa selesai, ini diulang lagi. Karena Pemkot Surabaya baru klop dengan kementerian (soal aturan TKDN),’’ terangnya.
Meski begitu, hal itu tidak akan mengganggu serapan APBD Pemkot Surabaya. Eri meyakinkan realisasi di atas 90 persen pada November nanti bisa dikejar. Tujuannya, tidak menjadi beban di APBD berikutnya.
”Target saya, akhir November pekerjaan fisik selesai semua. Meskipun kemarin ada kemunduran jadwal ya. Karena ada kendala di luar ekspektasi kita. Walaupun mundur, itu paling lambat di awal Desember,’’ paparnya.
Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan menambahkan, selain aturan TKDN, kendala yang juga menghambat realisasi dan serapan APBD adalah pengulangan lelang beberapa proyek. Ada beberapa penyebabnya. Misal, spesifikasi yang dicari tidak cocok atau lokasi proyek yang tidak sesuai.
Meski begitu, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyebut evaluasi dan monitoring setiap proses lelang dan target realisasi APBD terus dikontrol. Harapannya, penyerapan itu bisa maksimal dan sesuai perencanaan.
UNTUK APA SAJA TAMBAHAN ANGGARAN BANJIR?
-Subsistem Greges bagian hulu (pompa Jalan Pahlawan, saluran Bubutan Panghela, Pawiyatan)
-Subsistem Medokan Ayu (saluran dan pompa Pandugo)
– Subsistem Sungai Kandangan (saluran Tengger, saluran Sambikerep)
– Subsistem Kali Balong (saluran Simohilir, saluran Raya Satelit)
– Subsistem afvoer Wonorejo bagian hulu (saluran dan pompa Karah)
– Subsistem saluran Kebonagung bagian hulu
Subsistem adalah penanganan terintegrasi sistem drainase dari hulu ke hilir.
Sumber: Banggar DPRD Kota Surabaya