Tagarsurabaya.com – Pimpinan DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo penuhi panggilan DPP PDIP pada Rabu (26/10). Dia dimohon klarifikasi soal statment kesiapannya menunjang Ganjar Pranowo bila maju selaku calon presiden 2024.
Hasilnya, Tubuh Kehormatan DPP PDIP menjatuhkan sanksi berat kepada Rudy. Dia diberikan peringatan keras serta terakhir dari partai sebab dikira selaku kader senior yang semestinya lebih menguasai ketentuan.
“Pak Rudy kader senior, pasti sanksi pula wajib lebih berat, sebab itu kita jatuhkan sanksi keras serta peringatan terakhir kepada FX Rudy,” kata Pimpinan DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun dalam jumpa pers.
Anggota Komisi II DPR itu memperhitungkan statment Rudy sudah melangkahi wewenang Pimpinan Universal Megawati Soekarnoputri.
Komaruddin menguasai tiap kader boleh jadi mempunyai jagoan sendiri buat maju di pilpres. Tetapi, katanya, kader dilarang melaporkan sokongan tersebut saat sebelum terdapat instruksi pimpinan universal.
” Kita cuma siap barisan, kala Bunda[Megawati] mengumumkan siapapun, sesuai ataupun tidak sesuai kita wajib melakukan itu,” katanya.
FX Rudy melaporkan dirinya menerima dengan penuh tanggung jawab atas sanksi yang dijatuhi PDIP terhadap dirinya.
Rudy berkata dirinya hendak senantiasa melaksanakan tugas selaku Pimpinan DPC PDIP Solo. Dia berkomitmen buat bawa kemenangan PDIP baik di tingkatan legislatif ataupun Pilpres cocok arahan Megawati.
” Aku ke depan merupakan buat penuhi momentum pemenangan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden seusai dengan apa yang diputuskan oleh Bunda Ketum,” katanya.
Sanksi terhadap Rudy itu jauh lebih berat dari Ganjar yang satu hari lebih dahulu, ialah pada Selasa( 25/ 10), pula dipanggil buat dimohon klarifikasi. Gubernur Jawa Tengah itu pernah melaporkan kesiapannya maju selaku capres dalam wawancara dengan salah satu stasiun tv swasta.
Ganjar memperoleh sanksi teguran lisan dari partai. Bagi Komaruddin, Ganjar dijatuhi sanksi ringan sebab statment itu di informasikan dikala menanggapi statment wartawan.
Komaruddin memperhitungkan Ganjar tidak mendeklarasikan dirinya buat maju di pilpres. Statment itu dinilai tidak galat, karena tiap kader memanglah wajib siap bila ditugaskan partai di manapun.
Panggil Dewan Kolonel
Berikutnya, PDIP bakal memanggil Dewan Kolonel yang dibangun beberapa anggota Fraksi PDIP di DPR buat menunjang Puan Maharani selaku kandidat capres 2024.
Komaruddin melaporkan PDIP tidak pandang bulu serta menertibkan seluruh kader yang melangkahi wewenang Megawati soal pencalonan presiden PDIP.
” Kita lagi persiapkan buat panggil gelombang selanjutnya, tertibkan seluruh tanpa terkecuali,” katanya.
Ada pula Dewan Kolonel terdiri dari 12 anggota DPR Fraksi PDIP dari 11 komisi. Mereka antara lain, Trimedya Panjaitan selaku koordinator dari Komisi III, Junimart Girsang dari Komisi II, Hendrawan Supratikno, serta Masinton Pasaribu dari Komisi XI.
Lebih dahulu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melaporkan partai sudah menjatuhi sanksi keras kepada Dewan Kolonel. Pembuatan Dewan Kolonel dikira tidak cocok Angkatan darat(AD)/ ART partai.
Komaruddin juga berkata partai hendak memanggil beberapa anggota yang ikut serta di Dewan Kolonel. Tetapi, ia membenarkan Bidang Kehormatan tidak hendak memanggil Puan Maharani.
Baginya, Dewan Kolonel inisiatif beberapa kader serta dibangun tanpa sepengetahuan Puan. Oleh sebab itu, ia memperhitungkan Puan tidak sempat ikut serta soal pembuatan regu tersebut ataupun melangkahi kewenangan Mega.
” Mbak Puan sendiri tidak ikut serta dalam proses itu mereka berinisiatif buat melaksanakan itu, itu yang wajib ditertibkan,” katanya.