Tagarsurabaya.com – Menjelang akhir tahun anggaran, masih lumayan banyak proyek raga di Kota Surabaya yang belum tuntas. Capaian pemasukan wilayah juga dinilai masih rendah. DPRD Surabaya menekan pemkot lekas mencari pemecahan perkara itu.
Melansir Jawa Pos di lapangan kemarin (28/11) menampilkan, sebagian proyek infrastruktur di tengah kota belum tuntas. Misalnya pekerjaan saluran di Jalur Panglima Sudirman serta Embong Kenongo. Di situ pemasangan box culvert belum tuntas seluruhnya.
Keadaan seragam nampak di Jalur Kranggan. Apalagi, di situ masih nampak tumpukan material box culvert. Dampaknya, masih nampak lubang galian saluran. Pekerjaan trotoar di atas saluran pula belum tuntas. Keadaan itu nampak hingga ke Jalur Tidar. Pekerjaan drainase yang belum rampung pula terdapat di Jalur Raya Demak.” Kami memohon buat dikebut,” kata Pimpinan Komisi C DPRD Surabaya Baktiono kemarin.
Wakil Pimpinan Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati meningkatkan, grupnya terus mengawasi progres pekerjaan. Terlebih menjelang masa kontrak berakhir 15 Desember.” Kami tunggu serta kawal terus,” katanya.
Apakah terdapat sanksi untuk kontraktor yang molor? Grupnya tidak ingin berspekulasi. Bila nanti pekerjaan belum tuntas hingga batasan waktu, DPRD hendak memanggil pihak terpaut. Tercantum Dinas Sumber Energi Air serta Bina Marga( DSDABM) Surabaya dan kontraktor ataupun rekanan.” Tentu kami penilaian. Makanya, tunggu hingga 15 Desember,” tutur Aning.
Sedangkan itu, Komisi B DPRD Surabaya pula menegaskan pemkot terpaut capaian sasaran pajak wilayah menjelang tutup tahun. Semacam pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, parkir, pajak penerangan jalur, pajak air tanah, pajak bumi serta bangunan( PBB), dan bea perolehan hak atas tanah serta bangunan( BPHTB). Nilai totalitas Rp 4, 9 triliun.” Pasti kami ingatkan dispenda. Waktunya sebulan lagi,”
Bagi ia, banyak zona yang wajib digenjot lagi. Salah satunya pajak parkir. Dari sasaran dekat Rp 35 miliyar, pemasukan hingga Oktober kemudian baru dekat Rp 20 miliyar. Masih minus Rp 15 miliyar. Pajak lain pula menyangkut hotel, restoran, serta reklame.
Di informasikan, dispenda wajib mengoptimalkan tagihan pajak yang menunggak. Mahfudz mengatakan, banyak pajak reklame yang hingga puluhan tahun tidak dibayarkan.” Kami memohon pemkot tegas,” ucap politikus PKB itu.
Anggota Tubuh Anggaran( Banggar) DPRD Surabaya Mochamad Machmud berkata, tidak terdapat alibi untuk pemkot buat tidak menggapai sasaran pemasukan. Karena, saat sebelum diresmikan, seluruh kemampuan telah diukur.” Apalagi, nominalnya terdapat yang di dasar kemampuan. Misalnya, pajak parkir masih dapat dioptimalkan,” ucapnya.
Sedangkan itu, Kepala Tubuh Pemasukan Wilayah( Bapenda) Surabaya Musdiq Ali Suhudi mengakui kalau realisasi pemasukan wilayah baru menggapai 76 persen ataupun Rp 7, 4 triliun dari sasaran Rp 9, 8 triliun. Grupnya berjanji hendak bekerja ekstra buat penuhi sasaran.” Kami usahakan dapat menggapai sasaran,” tegasnya.
MASUKAN DEWAN Buat PEMKOT
Komisi C
Proyek raga pekerjaan infrastruktur molor ataupun tidak tuntas.
Pekerjaan tidak optimal sebab telah masa hujan.
Anggaran tidak terserap serta jadi silpa.
Komisi B
Pemasukan lewat pajak wilayah tidak menggapai sasaran.
Piutang pajak tidak tertagih dengan optimal.
Program kerja wilayah berpotensi terhambat sebab pemasukan meleset.