Tagarsurabaya.com – Nama Surabaya duduk di posisi puncak dalam catatan pemerintah kota yang paling banyak memakai APBD buat zona usaha mikro serta kecil (UMK) dan produk dalam negara (PDN) selama 2022. Belanja APBD yang dikucurkan buat UMK per 25 November menggapai Rp 1, 2 triliun serta PDN Rp 1, 7 triliun.
Informasi tersebut dibeberkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Benda/ Jasa Pemerintah (LKPP). Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkata, pemkot terus memaksimalkan belanja buat UMK serta produk dalam negara. Bagi ia, perihal itu jadi wujud keberpihakan pemkot terhadap ekonomi rakyat.
’’ APBD jangan lagi cuma dinikmati pabrikan- pabrikan besar. Butuh terus menjadi banyak UMKM yang menikmati APBD,” terangnya.
Di posisi kedua sehabis Surabaya, terdapat Bekasi yang mengalokasikan Rp 898, 8 miliyar buat UMK. Eri memperhitungkan, capaian belanja UMK serta PDN sangat besar sebab banyak inovasi yang ditelurkan pemkot.
Beberapa inovasi itu, antara lain, mendesak pelibatan UMK dan tingkatkan pemakaian produk dalam negara. Misalnya, penciptaan paving yang mengaitkan warga berpenghasilan rendah (MBR), kemudian dibeli pemkot lewat APBD.
Mantan kepala bappeko itu mengklaim, pavingisasi memegang segala penjuru kampung di Surabaya. Ia mengatakan, tidak cuma paving, pemkot pula berbelanja kebutuhan seragam sekolah ke para pelakon UMKM jahit di Surabaya.
Tidak hanya itu, masih kata Eri, pemkot memantapkan ekonomi kerakyatan dengan rumah padat karya (RPK). RPK berdiri di aset- aset kepunyaan pemkot yang tidak digunakan. Pekerjanya diserap dari MBR dekat.’’ Dengan begitu, pemasukan dari para pekerja pula terdapat. Kami bayar mereka,” ucapnya.
Sayangnya, tidak seluruh RPK perform. Viaduct, misalnya. Pelatihan potong rambut (barbershop) Viaduct tidak jalur. Manajer Viaduct Hari menuturkan, grupnya kesusahan buat mencari orang yang ingin dilatih potong rambut serta bertahan sebagian hari di Viaduct.
’’ Rencananya, kami ganti jadi salon. Bukan barbershop lagi, yang pasarnya dapat lebih jelas,” tuturnya.