Tagarsurabaya.com – Regu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/1), terpaut dengan penyidikan permasalahan dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung.
” Benar terdapat aktivitas penggeledahan diartikan terpaut pengumpulan perlengkapan fakta dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa.
Tidak dikenal waktu tentu penggeledahan diawali. Tetapi bersumber pada data yang dikumpulkan, penggeledahan berlangsung semenjak jam 15. 30 Wib.
Sedangkan dari pantauan CNNIndonesia. com, pada jam 18. 10 Wib, 6 mobil penyidik KPK sudah terparkir di depan gedung dewan. Beberapa awak media yang berupaya masuk ke dalam gedung tidak diizinkan oleh petugas pengamanan dalam (pamdal).
Pamdal melindungi ketat beberapa akses masuk ke gedung dewan. Tidak hanya itu, beberapa lampu di gedung DPRD nampak dimatikan.
Sumber CNNIndonesia. com berkata salah satu yang digeledah merupakan ruangan anggota DPRD DKI Jakarta Meter Taufik.
” Ruangannya Om Taufik,” ucap sumber di internal KPK lewat pesan tertulis, Selasa( 17/ 1).
Penyidik KPK baru keluar dari gedung dekat jam 20. 55 Wib. Mereka nampak bawa beberapa koper. Penyidik langsung bergegas meninggalkan gedung dewan.
Terpisah, Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melaporkan terbuka terhadap langkah KPK tersebut.
Pras, panggilan akrabnya, mengaku belum mengenali tentu masalah yang membuat KPK menggelar penggeledahan.
Walaupun demikian dia membenarkan kalau segala proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dicoba secara transparan serta terbuka buat universal.
” Seluruh rapat Banggar aku buka, terbuka buat universal. Siapa juga dapat melihat. Dalam perihal ini penerapan anggaran seluruhnya dicoba eksekutif, DPRD melaksanakan proses penganggaran tanpa melaksanakan intervensi,” ucapnya lewat penjelasan tertulis, Selasa.
Bersumber pada catatan CNNIndonesia. com, permasalahan Pulogebang ini ialah pengembangan dari masalah korupsi pengadaan tanah di Munjul yang menjerat Direktur Utama Perumda Pembangunan Fasilitas Jaya periode 2016- 2021 Yoory Corneles Pinontoan serta kawan- kawan.
Pengadaan tanah dalam permasalahan ini ialah proyek Perumda Fasilitas Jaya tahun 2018- 2019.
KPK melaporkan telah menetapkan terdakwa dalam permasalahan dugaan korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulogebang. Tetapi, lembaga antirasuah ini belum mengumumkannya ke publik.
Perihal itu bersumber pada kebijakan pimpinan KPK masa Firli Bahuri Cs yang baru hendak mengantarkan konstruksi permasalahan berikut bukti diri terdakwa bertepatan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan.