Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menjadwalkan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada hari ini. Perppu Cipta Kerja adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR pada tahun 2020.
Perppu Cipta Kerja mengatur berbagai perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, investasi, dan sektor bisnis lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia serta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Beberapa perubahan penting yang terkandung dalam Perppu Cipta Kerja antara lain:
- Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) untuk memfasilitasi investasi asing dan domestik di Indonesia.
- Penyederhanaan perizinan untuk usaha dan investasi di Indonesia melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi (SPBT) dan Online Single Submission (OSS).
- Penyesuaian ketentuan ketenagakerjaan, seperti perubahan batas waktu kontrak kerja, perubahan pembayaran upah, dan pembentukan Badan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (BPPHI).
- Pembentukan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (BP2SDM) untuk mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia.
Namun, pengesahan Perppu Cipta Kerja menuai kritik dan protes dari berbagai pihak. Beberapa pengamat dan organisasi buruh menyatakan bahwa Perppu ini dapat merugikan hak-hak pekerja dan mengabaikan kesejahteraan mereka. Selain itu, beberapa ketentuan dalam Perppu Cipta Kerja dianggap terlalu liberal dan dapat merugikan lingkungan serta hak-hak masyarakat adat.
Dalam rapat paripurna, DPR diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat dan memastikan bahwa Perppu Cipta Kerja dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan hak-hak dan kepentingan mereka. Pengesahan Perppu Cipta Kerja akan menjadi tonggak sejarah bagi pembangunan Indonesia, namun juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.