Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah istilah yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengidentifikasi dan memfasilitasi pengusaha yang wajib memungut, menyimpan, dan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa yang dijualnya.
Pengusaha yang terdaftar sebagai PKP memiliki kewajiban untuk melakukan pengumpulan dan pembayaran PPN serta melaporkan aktivitas pajak mereka secara berkala kepada DJP. Sebaliknya, jika pengusaha tidak terdaftar sebagai PKP, mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengumpulkan PPN dari pelanggan mereka dan juga tidak dapat mengklaim kembali PPN yang mereka bayarkan untuk pembelian barang atau jasa.
Oleh karena itu, menjadi PKP dapat memberikan manfaat bagi pengusaha karena dapat meningkatkan kredibilitas mereka di mata pelanggan, serta memperoleh akses ke insentif pajak seperti pengembalian pajak atau pengurangan pajak. Namun, sebagai PKP, pengusaha juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan pajak yang berlaku dan melaporkan aktivitas pajak mereka dengan benar dan tepat waktu.
Sebagai PKP, pengusaha atau perusahaan harus mengenakan PPN atas penjualan barang dan jasa yang dilakukan. PPN yang dikenakan harus dicatat dan dilaporkan dalam laporan pajak bulanan atau triwulanan yang diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Selain itu, PKP juga wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada setiap dokumen atau faktur penjualan, termasuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang diterima telah dipungut dan disetor dengan benar.
Jika PKP tidak memenuhi kewajiban pajaknya, seperti tidak memungut atau tidak menyetor PPN dengan benar, maka PKP dapat dikenai sanksi administrasi atau bahkan pidana sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagai PKP, sangat penting untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.