Tagarsurabaya.com – Istilah “Cawe” dan “Cawe-cawe” sempat trending di media sosial sejak kata tersebut dilontarkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Frasa tersebut disebutkan saat berjumpa dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra, di Istana Negara, Senin (29/5/2023).
“Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif,” ucap Jokowi, dikutip dari detikNews.
“Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi,” imbuhnya.
Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun.
“Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu,” kata Jokowi.
“Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu,” imbuh Jokowi.
Berdasarkan penuturan Jokowi, penting bagi dirinya untuk turut cawe-cawe para calon presiden RI supaya terpilih kandidat terbaik untuk membawa Indonesia menuju next level.
Adapun pengertian cawe-cawe berdasarkan KBBI adalah “ikut membantu mengerjakan, membereskan, atau merampungkan” maupun “ikut menangani”.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang disebutkan Presiden Joko Widodo mengarah ke makna positif. Konteks ucapan tersebut bahwa negara dalam Pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik dan serentak tanpa meninggalkan polarisasi.
“Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat,” kata dalam keterangan tertulis, Senin (29/5).
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi merespons, penyataan Jokowi perihal cawe-cawe. Ia mengaku tidak mengikuti yang saat ini ramai dibicarakan karena sedang disibukkan oleh kenaikan harga di daerahnya.
“Saya tak terlalu mengikuti, sedang disibukkan saya dengan inflasi. Nanti kalau dijawab tak benar pula. Yang pastinya demokrasi ini yang bukan wewenangnya tak boleh,” kata Edy Rahmayadi di rumah dinasnya, mengutip CNN Indonesia, Rabu (31/5).
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan cawe-cawe paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.
“Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK,” ujar Denny lewat keterangan tertulis.
Sedangkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ikut Jokowi dalam cawe-cawe Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Pasalnya, cawe-cawe yang dimaksud agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.
“Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga agar demokrasi menjalankan pemilu yang jurdil sangat bagus, jadi kita harap tentu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata JK di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
“Kalau ingin apa yang dijelaskan terakhir, untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil tentu kita dukung,” sambung JK.
JK menyebut, semua pihak tahu batas cawe-cawe tersebut. Dia berharap pesta demokrasi berjalan lancar. “Pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaannya jurdil, itu kita harapkan, kita dukung,” ujar JK.
Namun, anak Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku tak mau ikut campur soal sikap ayahnya Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa sebagai wali kota Solo, ia hanya memfasilitasi tamu yang bertandang ke sini.
“Semua saya fasilitasi, saya temuin, semua saya jadikan teman. Semua saya ajak wedangan, semua saya ajak jalan-jalan, semua tamu saya terima. Penak to Kurang netral opo,” katanya.
Sementara Waketum Partai Demokrat Benny K. Harman melihat sisi berbeda dari pernyataan cawe-cawe Jokowi. Ia menilai sebagai kepala negara harus netral dan tidak boleh cawe-cawe dalam pemilu 2024.
“Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?” tutur Benny, Selasa (30/5).
Sumber : cnbcindoonesia.com
Baca Juga : Sebuah drone kembali menyerang tanah Rusia